Menteri Tenaga Kerja Sambangi KPK, Ada Apa?

Rimanews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali disambangi Anggota Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam rangka menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Kali ini Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri yang menyerahkan LHKPN. Menteri Hanif merupakan Menteri ke-12 yang secara resmi melaporkan harta kekayaannya ke komisi antirasuah. Baca Juga Saipul Jamil tersangka suap Kapolri Sering Tidak Tahu Anak Buahnya Dipanggil KPK atau Pengadilan KPK Banding Atas Vonis Terhadap Panitera PN Jakpus “Sudah kewajiban saya untuk melaporkan,” kata Hanif kepada Rimanews, di Gedung KPK Jl. HR. Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (24/11). Tak hanya menyerahkan LHKPN, Hanif juga berdiskusi soal ketenagakerjaan bersama Pimpinan KPK, yang diwakili oleh Wakil Ketua KPK, Zulkarnain. Hanif menyebutkan, masalah ketenagakerjaan yang mesti diperbaiki antara lain terkait tata kelola ketenagakerjaan di Indonesia. “Tadi sudah berdiskusi dengan Pak Zulkarnain dan Pak Johan Budi soal reformasi tata kelola, tenaga kerja, dan lain-lain,” ujarnya. Deputi Pencegahan KPK, Johan Budi menambahkan kedatangan Hanif dalam rangka menindak lanjuti kajian KPK dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian tentang tenaga Kerja Indonesia (TKI). Dalam pertemuan tersebut, dikatakan Johan, dibahas ihwal UKP4 dan soal pengendalian sertifikasi di Kemenaker. “Kalau ditempat lain sudah, ini disambut baik oleh Pak menteri tadi dan diupayakan itu ada di sana,” ungkapnya. Yang terakhir, sebut Johan, dibahas ihwal jumlah pelayanan publik yang ada di Kemenaker. “Supaya lebih mengefisienkan tata cara penggunaan dokumen-dokumen, baik untuk TKI maupun TKA,” tandasnya.[] Sponsored Telah Launching Rimanews Android Apps KATA KUNCI : menteri ketenagakerjaan , LHKPN , tki , KPK , hukum , Nasional

Sumber: RimaNews